Ekonomi Koperasi Bab 7-8

BAB 7

Jenis Dan Bentuk Koperasi

A.    Jenis Koperasi

Menurut PP No.60/1959

• Koperasi Desa

• Koperasi Pertanian

• Koperasi Peternakan

• Koperasi Perikanan

• Koperasi Kerajinan/Industri

• Koperasi Simpan Pinjam

• Koperasi Konsumsi

Menurut Teori Klasik

• Koperasi pemakaian

• Koperasi penghasil atau

• Koperasi produksi

• Koperasi Simpan Pinjam

B.    Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai UU. No.12/1967

1.     Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya

2.     Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepetingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.

C.    Bentuk Koperasi Sesuai PP No.60 Tahun 1959

Terdapat 4 bentuk Koperasi , yaitu:

a. Koperasi Primer

b. Koperasi Pusat

c. Koperasi Gabungan

d. Koperasi Induk

Dalam hal ini, bentuk Koperasi masih dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi.

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/jenis-dan-bentuk-koperasi.

http://pujiwidyastuti29.blogspot.com/

BAB 8

Permodalan Koperasi

A.    Arti Modal Koperasi

• Modal merupakan sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha – usaha koperasi.

– Modal jangka panjang

– Modal jangka pendek

• Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten

B.    Sumber-sumber Modal Koperasi

1.     SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI (UU NO. 12/1967)

• Simpanan Pokok

• Simpanan Wajib

• Simpanan Sukarela

• Modal Sendiri

2.     SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI (UU

No. 25/1992)

• Modal sendiri (equity capital)

• Modal pinjaman ( debt capital)

C.    Distribusi Cadangan Koperasi

• Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

• Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa 25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untukmCadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan.

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/permodalan-koperasi.
http://pujiwidyastuti29.blogspot.com/